Anggaran Infrastruktur di Purworejo Tahun 2021 Rp 149 Miliar

    


Suranto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Anggaran pembangunan infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purworejo tahun 2021 mencapai Rp 149 milyar.

Anggaran ini, meliputi kegiatan pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, pekerjaan gedung-gedung negara, pekerjaan DI/Irigasi, pekerjaan trotoar dan drainase kota, dan pekerjaan jalan poros desa.

“Untuk sumber dananya, dari APBD kabupaten, DAK penugasan, DAK reguler, maupun APBD Provinsi,” jelas Suranto, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Rabu (20/01/2021).

Dijelaskan pula, untuk rekonstruksi, pemeliharaan berkala, peningkatan jalan, total ada 19 ruas jalan. Perinciannya, dari dana DAK reguler 2 ruas, DAK penugasan satu ruas, dari APBD provinsi 5 ruas, dan sisanya dari APBD kabupaten.

19 ruas jalan ini, rekonstruksi/peningkatan jalan Popongan – Banyuurip, Krendetan – Somorejo, Kalijambe – Cacaban Lor, Krandegan – Jatingarang, Karangrejo – Ngaran, Semawung – Semawung Daleman, Tamansari – Sidomulyo, Sruwoh – Suren.

Jalan Karangduwur – Winong, Seren – Winong, Ngemplak – Tlogosono, Gebang – Tlogosono, Kaliboto – Guntur, Kemiri – Pakisarum, Kalirejo – Hargorojo, Durensari – Batas DIY, Pituruh – Megulung, Kemiri – Pituruh dan pemeliharaan berkala jalan Tentara Pelajar.

PUPR juga melaksanakan kegiatan dari bantuan keuangan provinsi tahun 2020 yang sudah proses lelang, tetapi belum dilaksanakan. Mengacu pada Pergub no 35 tahun 2020, pelaksanakaan fisiknya di tahun 2021, meliput dua ruas jalan, yaitu jalan Karangduwur- Winong dan peningkatan jalan Durensari-batas Jogja.

“Total anggaran untuk pekerjaan jalan ini mencapai Rp 86,1 miliar,” terang Suranto.

Di tahun ini, kata Suranto, ada empat pekerjaan jembatan. Satu jembatan dari Bankeu Propinsi, yakni jembatan Sedayu 3 (ruas jalan Banyuasin-Pagerharjo), dan tiga lainnya dari APBD, jembatan Palpitu (ruas jalan Jekerto – Donorejo), jembatan Tunggulrejo (ruas jalan Grabag – Wunut), dan jembatan Hargorojo (ruas jalan Bagelen – Hargorojo). Total biaya untuk penanganan/ penggantian jembatan ini mencapai Rp 15,5 miliar.

Untuk penanganan gedung-gedung negara, ada 7 gedung yang akan dibangun. Dengan total anggaran mencapai Rp 18,2 miliar, digunakan untuk lanjutan pembangunan gedung Disdikpora, pembangunan gedung Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Kledung Kradenan, dan pembangunan Polsek Purwodadi.

Untuk pekerjaan DI (daerah irigasi) bidang sumberdaya air, jelas Suranto, ada 13 pekerjaan dengan total anggaran Rp 21,6 miliar, yang bersumber dari DAK penugasan dan APBD kabupaten. Bentuknya, rehab jaringan irigasi di DI Mranti, DI Tuk Gunting, DI Krasak – Tegalduren, DI Jrakah, DI Penungkulan, DI Tridadi, DI Bengkal, DI Somorejo, DI Pamriyan.

Juga pemeliharaan berkala jaringan pada DI kebangsan – DI Kalisemo, DI Watubelah – DI Ngaglik II, DI Plipiran, DI Tumbakanyar – DI Jambean – DI Sileteh.

“Untuk penanganan drainase, ada kegiatan rehabilitasi drainase jalan Mardi Utomo, Kutoarjo, dengan anggaran Rp 2,5 milyar dari APBD kabupaten,” ungkap Suranto.

Tahun ini, ujar Suranto, ada penanganan jalan poros desa di 7 ruas titik. Kecamatan Kemiri 4 titik, Kutoarjo 1 titik, Bener 1 titik, dan Kaligesing 1 titik. Total anggaran untuk penanganan jalan poros desa ini mencapai Rp 4,9 milyar dari APBD melalui kegiatan aspirasi DPRD. Pada satu titiknya, anggarannya Rp 710 juta, untuk penanganan jalan dengan panjang 500 meter, lebar 3 meter, dan tebal 12-15 cm.

Diluar kegiatan tersebut, ada pemeliharaan jalan se Kabupaten Purworejo yang tidak tertangani dengan rehabilitasi peningkatan maupun rekonstruksi, dengan pemeliharaan rutin. Total anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp 16 miliar.

“Mudah-mudah di masa pandemi ini tidak terjadi refocusing anggaran kembali,” pungkas Suranto. (Jon)