2 Ranperda Baru Diterima Dewan, Gubernur Beri Apresiasi

    


Berjalan bersama Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (kanan), Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat mengikuti Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2020 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasiatas disetujuinya dua rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Dua Ranperda itu masing-masing tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050.

Apresiasi tersebut disampaikan melalui pidato yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) pada Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2020 dengan agenda Sikap/Keputusan dewan, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar (21/7/2020).

Ia mengatakan dengan disetujuinya Ranperda itu, beleid itu akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi.

“Tentu kita dapat berharap agar dalam proses pembahasan evaluasi atas Ranperda dimaksud berjalan lancar dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya dalam sidang yang dihadiri juga oleh Sekda Prov Bali Dewa Made Indra.

Ia berharap agar Raperda itu dapat segera disahkan. Mengingat, dalam implementasinya akan jadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembanguan Semesta Berencana (PPSB) menuju Bali Era Baru.

Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, juga mendapatkan pandangan positif dari fraksi PDIP. Pencapaian Pemprov Bali selama ini mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata kenaikan realisasi APBD dalam 5 tahun terakhir adalah 7,82%.

Pada 29 Mei 2020, Pemprov Bali juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ketujuh kalinya.

Mengenai Ranperda tersebut, anggota Fraksi PDIP Gede Kusuma Putra memberikan sejumlah rekomendasi. Diantaranya, menindaklanjuti rekomendasi BPK atas beberapa catatan terhadap laporan keuangan. Kedua, menggali sumber-sumber pendapatan lain.

Ketiga, efisiensi transfer belanja daerah. Dalam kondisi saat ini, kata Gede Kusuma Putra, akan menjadi penggerak perekonomian atau spending government atau government expediture

Sementara, IGA Diah Werdhi Srikandi WS menyampaikan pandangan fraksinya terhadap energi daerah Provinsi Bali. Ia menyatakan sudah saatnya Bali Mandiri Energi. Sedangkan pasokan listrik dari Pulau Jawa melalui grid Jamali atau Jawa-Bali Connection (JBC) hanya berfungsi sebagai cadangan bersama (reserve sharing) untuk sistem di Jawa dan sistem di Bali.

Untuk itu ia mengapresiasi terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang diperlukan untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi Bali.

Ia juga menyoroti penggunaan energi di Bali yang kurang efisien, hal itu bisa dicirikan dengan pertumbuhan kebutuhan energi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Termasuk, masih kurangnya kegiatan masyarakat untuk hemat energi yang dapat menurunkan elastisitas. Untuk itu menurutnya efisiensi dan hemat energi menjadi kunci.

Untuk menyelesaikan masalah mandiri energi, DPRD juga menyarankan agar pemerintah membentuk kelembagaan non-struktural untuk pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi.

“Mengingat betapa strategis tugas dan fungsinya untuk kemandirian energi dan ketahanan energi di Bali ke masa depan, minimal dalam 30 tahun umur perencanaan,” tandasnya. (*)